DAUN LONTAR

Karena Yadnya Yang Paling Utama adalah Pengetahuan (Jnana)

Mengapa Netlfix Harus Diblokir? Tinjauan Singkat dari Aspek Perpajakan

Posted by I Wayan Agus Eka on February 3, 2016

Beberapa hari terakhir media sosial dihebohkan dengan diblokirnya situs layanan streaming berbayar Netflix. Telkom, sebagai ISP pertama yang melakukan pemblokiran ini, beralasan bahwa Netflix mengandung unsur pornografi dan tidak memenuhi regulasi di Indonesia. Namun ada satu alasan penting yang luput hampir sebagian besar dari kita semua, alasan perpajakan.

Masih ingat dalam ingatan kita bagaimana beberapa tahun yang lalu Pemerintah menekan Facebook dan Google untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. Tekanan ini membuahkan hasil dimana akhirnya dua perusahaan raksasa itu benar-benar membuka kantornya di Indonesia. Kasus Netflik seakan mengulang kejadian tersebut. Pemerintah (yang dalam hal ini dilakukan oleh BUMNnya) memblokir layanan Netflix salah satunya karena Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Dari sisi perpajakan, keberadaan kantor perwakilan dari sebuah Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) menjadi penting karena menjadi pintu masuk proses pemajakan WPLN tersebut atas penghasilan yang diterima/diperolehnya di Indonesia. Penghasilan dari kegiatan usaha (business income) hanya dapat dipajaki apabila terdapat Bentuk Usaha Tetap di negara sumber, dalam dunia perpajakan hal ini diibaratkan dalam adegium No PE No Tax (PE berarti permanent establishment atau BUT).

Definisi BUT pada article 5 P3B Indonesia – USA (induknya Netflix berada di Amerika Serikat) menegaskan bahwa permanent establishment means a fixed place of business through which the business of a resident of one of the Contracting States is wholly or partly carried on. Tersirat dalam definisi ini bahwa tanpa adanya suatu “fixed place” dari Netflix di Indonesia maka definisi BUT tidak akan terpenuhi sehingga Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh Netflix. Fixed place ini harus memiliki derajat kepermanenan yang cukup, dengan demikian keberadaan kantor perwakilan menjadi penting karena dapat memenuhi unsur “fixed place” ini yang pada gilirannya memberikan hak kepada Indonesia untuk memajakinya.

Saya bukan pelanggan Netflix sehingga tidak ada kerugian apapun yang saya terima dari diblokirnya layanan ini. Melalui tulisan singkat ini saya hanya ingin memberikan pemahaman yang saya ketahui kepada mereka yang marah-marah karena diblokirnya layanan ini bahwa ada maksud yang sangat mulia dari Pemerintah untuk menunjukkan sovereignty-nya khususnya di bidang perpajakan sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada dua raksasa teknologi lainnya.

Enak kali kau nyari duit di Indonesia tapi bayar pajak di Amerika (itupun kalo lw bener-bener bayar disono), hehehehe.

Salam

I Wayan Agus Eka

Update:
Ternyata Google, Facebook dan kawan-kawannya belum menjadi BUT, Kemkominfo berencana menerbitkan aturan pada Maret 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: