“ini adalah kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya”, “pemerintah tidak becus mengurus negara ini”, “DPR juga menjadi rumah bagi para koruptor”, itulah beberapa kritikan (kalau memang tidak mau disebut sebagai hinaan) yang sering rakyat sampaikan dalam kesempatan apapun yang kalau mau diperpanjang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Kebebasan berpendapat di negeri ini bagai anak bayi yang baru lahir yang selalu akan menangis, menangis bukan hanya dikala dia sedih tapi juga menangis dikala senang bahkan dikala tidak terjadi suatu apapun. Tangisan seorang bayi yang baru lahir menandakan dia lahir sehat, mudah-mudahan dengan kebebasan berpendapat ini, menandakan sehatnya kelahiran sebuah demokrasi di negara ini.

Sudah lebih dari satu dekade kita baru menikmati apa yang kita sebut sebagai demokrasi setelah lebih dari 3 dasawarsa terkungkung oleh apa yang kemudian kita sebut diktator yang berbungkus demokrasi. Namun ketika kita memutar kembali memori kita selama 12 tahun usia demokrasi ini, rasanya apa yang kita rasakan masih jauh dari harapan, bahkan mungkin harapan itu semakin bertambah jauh. KKN yang menjadi musuh bersama reformasi kembali muncul dengan berbagai wajah barunya dan mungkin semakin dahsyat dibandingkan sebelum reformasi. Apatisme rakyat semakin menjadi-jadi kepada pemerintah sehingga apapun yang dilakukan pemerintah praktis rakyat sudah tidak memberikan kepercayaan. Sebaik apapun program pemerintah pasti ada saja celah untuk dikritik bahkan dicaci.

Apa yang kita sebut sebagai demokrasi yang tumbuh di Indonesia ini ibarat lingkaran setan yang tidak memiliki awal dan akhir. Rakyat terhimpit dengan kebutuhan hidup lalu kemudian memilih calon wakil dan calon pemimpin yang berani memberi uang. Begitu terpilih mereka kemudian berusaha mengembalikan modal dengan berbagai cara dan korupsi adalah cara paling utama. Apa yang dikorupsi tersebut sebenarnya merupakan hak rakyat yang seharusnya mereka nikmati melalui budget dan program pemerintah. Ketika rakyat tidak menikmati haknya lalu kebutuhan mereka tidak terpenuhi lagi, munculah sikap apatis tadi dan lingkaran setannya mulai lagi seperti semula. Hal ini terus-menerus berlangsung tanpa kita sadari.

Lingkaran setan tadi memunculkan apa yang dalam teori public finance disebut sebagai government failure, namun failure dalam bahasan saya ini saya artikan lebih luas, tidak hanya dalam arti kegagalan intervensi pemerintah ke dalam pasar sebagaimana arti sebenarnya dalam teori public finance namun juga kegagalan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsanya sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Sebagian besar di antara kita menganggap Government failure sebagai sebuah sebab atau dalam istilah statistiknya disebut sebagai problems. Kemiskinan adalah kegagalan pemerintah, pengangguran, ketidakberdayaan, pelecehan negeri tetangga bahkan bencana alampun kita sebut sebagai kegagalan pemerintah. Namun sedikit yang menganggap bahwa government failure sebenarnya merupakan sebuah gejala (dalam istilah statistik disebut sebagai symptoms). Lalu apakah real problemnya???real problemnya adalah kita semua, saya, anda dan semua rakyat Indonesia. Kitalah yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk memutuskan lingkaran setan tadi, bukan pemerintah. Kitalah yang harus memupuk kesadaran untuk memotong lingkaran setan tadi bukan pemerintah, karena itulah inti dari demokrasi yang selama ini kita anggap sudah lahir di negeri ini. Karena kitalah pusat demokrasi itu maka kitalah penanggung jawab dari semua kegagalan yang ada termasuk government failure. Government failure di negara ini hanya sekedar gejala, tapi penyebab utamanya adalah civil failure, kegagalan anda, kegagalan saya dan kegagalan kita semua. Kita gagal untuk menciptakan pemerintahan dan parlemen yang bersih karena kita juga tidak bersih ketika memilihnya, kita gagal mewujudkan negara yang maju karena suara kita seringkali hanya seharga nasi bungkus, kaos, sembako dan uang sepuluh ribu rupiah. Inilah yang saya sebut sebagai civil failure.

Mari kita putuskan lingkaran tadi bersama-sama, keep positive.

I Wayan Agus Eka