DAUN LONTAR

Bulan Mei ini masyarakat Bali merayakan dua momen yang sangat penting. Momen pertama merupakan sebuah perhelatan demokrasi bertajuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang berlangsung serentak pada tanggal 4 Mei 2010 di lima kabupaten/kotamadya di Bali yaitu Karangasem, Denpasar, Badung, Tabanan dan Bangli. Sementara momen kedua adalah perayaan salah satu hari besar keagamaan yaitu hari raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada 12 dan 22 Mei 2010.

Apakah KPUD sengaja membuat kedua momen ini dalam satu bulan atau tidak, mungkin hanya KPUD dan Tuhan yang tahu, atau mungkin memang berdekatannya kedua momen ini hanyalah kebetulan belaka. Orang-orang bijak mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini, bahwa Tuhan memang mendesain segala sesuatu adalah sebuah keniscayaan dan didalamnya termasuk kedua momen ini yang hanya berselisih 8 hari saja. Dengan kata lain, dalam ranah pembicaraan seperti itu, maka memang ada maksud dan pesan tertentu yang hendak disampaikan dengan membuat Pemilukada dan Galungan hanya berselisih hari saja.

Dari sisi pencegahan resiko politik, dengan menempatkan Pemilukada lebih dahulu dibandingkan Galungan maka ada upaya untuk meminimalkan terjadinya resiko politik berupa gejolak horizontal yang mungkin terjadi pasca pemungutan suara. Tidak bisa kita pungkiri bahwa desentralisasi demokrasi dengan diselenggarakannya pemilukada di seluruh daerah di Indonesia telah menciptakan kanal-kanal kerawanan baru yang mengancam kehidupan demokrasi, bahkan dalam tataran yang lebih luas dapat mengancam persatuan bangsa. Seringkali kita melihat bagaimana belum dewasanya para pelaku demokrasi dalam menyikapi hasil pemungutan suara. Sebagian dari mereka masih menggunakan cara-cara tidak simpatik bahkan menjurus pada kekerasan dalam menyampaikan protes serta pemaksaan kehendak yang pada gilirannya akan merugikan kehidupan masyarakat.

Dengan menempatkan pemilukada hanya berselang beberapa hari dengan Galungan maka diharapkan resiko terjadinya gejolak sosial ini dapat diminimalisasi. Prosesi perayaan Galungan yang sudah dimulai 2 hari pasca pemungutan suara (Sugihan Jawa) diharapkan mampu meredam emosi mereka yang tidak puas atas proses pemungutan suara atau hasil sementara pemilukada. Sugihan Jawa dan Sugihan Bali yang dirayakan segera setelah pemungutan suara menjadi momen penting untuk membersihkan Buwana Agung dan Buwana Alit terutama setelah masyarakat Bali menjalani pertarungan dalam menentukan pilihan mereka kepada kandidat yang mereka yakini.

Munculnya kelompok masyarakat yang menolak atau tidak puas dengan proses pemungutan suara yang terindikasi terjadinya kecurangan memang tidak dapat dihindari dalam alam demokrasi yang membuka saluran kebebasan seluas-luasnya. Namun, aura perayaan hari Galungan diharapkan mampu meredam emosi kelompok-kelompok tersebut sehingga meskipun terdapat ketidakpuasan hendaknya mampu menyalurkannya pada saluran-saluran yang sudah dibuatkan dalam alam demokrasi ini dengan tetap mengedepankan proses hukum yang berlaku, karena demokrasi yang sejati tidak pernah membuka saluran yang bernama kekerasan dan pemaksaan kehendak.

Dari segi runtutan prosesi upara juga tampak adanya keterkaitan antara dua kejadian ini. Sebelum merayakan puncak kemenangan Dharma, maka umat Hindu harus mengalami ujian terlebih dahulu yang secara simbolis disimbolkan dengan turunnya Kala-Tiganing Galungan sejak Redite Pahing Galungan yaitu Sang Bhuta Galungan, Sang Bhuta Dungulan dan Sang Bhuta Amangkurat. Ketiga bhuta ini adalah simbol keletehan dan yang akan menguji umat manusia. Begitu pula pada masa proses sebelum pemungutan suara, maka masyarakat pasti akan mengalami berbagai macam godaan. Mulai dari godaan berupa janji-janji manis yang seringkali terucap tanpa adanya program konkrit, godaan visual berupa semaraknya jalan-jalan dipenuhi atribut kandidat maupun slot iklan TV yang penuh dengan kegiatan publikasi kandidat sampai dengan godaan berupa materi yang seringkali mengambil bentuk pembagian sembako, bakti sosial maupun dalam bentuk yang ekstrem berupa money politic. Berbagai macam godaan tersebut ibarat Sang Kala TIga Wisesa yang akan menguji keimanan dan seberapa dalamnya pemahaman manusia terhadap agama dan demokrasi.

Pada periode sebelum Galungan umat Hindu menjalani peperangan untuk melawan Adharma yang berwujud amarah, dengki, iri, dan hawa nafsu segatif lainnya. Sementara periode sebelum pemilukada, pemilih juga mengalami masa peperangan dimana idealisme pemilih diadu dengan kepentingan politik sesaat yang acapkali dibumbui dengan pemanis yang bernama uang. Hanya satu senjata yang dapat digunakan sekaligus untuk menghadapi peperangan dalam kedua periode ini yaitu pengendalian diri. Musuh yang dihadapi kedua momen ini adalah sama, yaitu hawa nafsu sehingga pengendalian diri menjadi senjata ampuh untuk menghadapinya. Pengendalian diri memungkinkan seorang pribadi mengendalikan hawa nafsunya melalui kekuatan pikiran hasil dari latihan-latihan pengendalian yang selama ini sudah dilakukan. Ketika diri ini sudah mampu dikendalikan maka godaan yang bernama amarah, dengki, politik uang dll tidak akan mampu mengalahkan idealisme sebagai seorang manusia. Pengendalian diri ibarat sebuah akar yang menancap dengan kuat di dalam tanah yang akan menunjang sebuah pohon dengan begitu kuatnya sehingga sang pohon tidak akan goyah meskipun diterpa angin yang begitu dahsyatnya.

Muara dari kedua momen ini juga sama. Prosesi perayaan hari keagamaan bermuara pada Buda Kliwon Wuku Dungulan yang sering kita sebut sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma, sementara proses pemilukada juga bermuara pada proses pemungutan suara untuk menentukan kandidat yang menjadi pilihan rakyat. Hari Raya Galungan merupakan puncak dari seluruh rangkaian prosesi yang dilalui umat Hindu yang secara filosofis merupakan rangkaian ujian yang harus dihadapi sebelum dinyatakan lulus yang ditandai oleh perayaan Galungan itu sendiri. Galungan juga bermakna menangnya pengendalian diri sebagai umat manusia dalam menghadapi berbagai macam godaan hawa nafsu yang senantiasa menyertai kehidupan manusia.

Sementara itu, proses pemungutan suara dalam pemilukada merupakan ujung dari sebuah proses demokrasi di suatu daerah. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya ibarat sedang menjalani sebuah ujian akhir dalam menentukan kandidat sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Mereka dihadapkan dengan “soal ujian” berupa beberapa pasang kandidat dengan karakter, ciri, sifat dan komitmen yang sudah mereka kenal semasa proses kampanye. Di sinilah ujian bagi pemilih tersebut berlangsung. Mereka harus memilih kandidat yang mampu mewakili kemenangan Dharma, bukan memilih kandidat hanya didasari pada iklan yang sering diputar di media, atau hanya karena baliho berukuran raksasa yang terpasang dengan megah di persimpangan jalan, tidak juga karena permainan kata-kata yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik simpati serta tidak juga karena sang kandidat membagikan sembako ataupun amplop sebelum pemilihan. Pada saat pemungutan suara itulah pengendalian diri pemilih benar-benar diuji, apakah mereka mampu bertahan dari segala macam godaan hawa nafsu dan godaan materi ataukah mereka benar-benar akan mengedepankan idealisme sebagai masyarakat pemilih yang memang memiliki tanggung jawab pada masa depan daerahnya.

Sebagaimana Galungan, maka proses pemungutan suara juga hendaknya mampu menghasilkan kemenangan Dharma melawan Adharma. Hal ini hanya dapat tercapai ketika kita sebagai pemilih mampu menggunakan hak pilih kita secara dewasa, lepas dari segala macam kepentingan sesaat karena pada hakikatnya rakyatlah yang menjadi penentu kemana sebuah pemerintahan akan dibawa. Memilih kandidat yang mewakili Adharma hanya akan membuka jurang kehancuran bagi kita semua. Kandidat yang hanya mementingkan kemengan dengan segala cara ini memang terlihat manis pada awalnya, namun seiring dengan berjalannya waktu maka mereka akan menggunakan kekuasaan yang didapat untuk kepentingannya sendiri, melupakan kepentingan rakyat yang dahulu sudah memilihnya.

Kandidat yang mampu mewakili kemenangan Dharma setidaknya memiliki dua ciri utama. Pertama, mereka lahir melalui proses yang panjang yang mematangkan jiwa kepemimpinan mereka melalui berbagai macam ujian di masyarakat. Mereka bukan anak kemarin sore yang tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba terkesan peduli kepada masyarakat. Mereka adalah kandidat yang sudah menabung investasi politik di masyarakat selama bertahun-tahun sehingga kampanye bagi kandidat golongan ini bukan lagi sebagai sarana untuk mengenalkan kepada masyarakat namun lebih kepada sarana mengingatkan peran apa yang selama ini sudah mereka lakukan kepada masyarakat setempat. Kedua, kandidat sudah mencapai kedewasaan berpolitik yang ditandai dengan bagaimana mereka menyikapi sebuah masalah. Mereka bukanlah kandidat yang suka menggunakan kejelekan lawan untuk menjatuhkannya, mereka bukanlah pihak yang menggunakan uang untuk mencapai tujuannya serta mereka bukanlah kandidat yang suka menebarkan kebencian. Kedewasaan berpolitik itu lebih dari sekadar memiliki etika politik, namun mereka juga harus memiliki empati politik sehingga selalu mampu untuk memposisikan dirinya pada posisi orang lain sebelum melakukan suatu tindakan.

Sebagian para arif bijaksana menyebutkan bahwa kata Galungan memiliki arti peperangan, hal ini sejalan bahwa galungan dimaknai sebagai akhir dari sebuah peperangan dimana Dharma akan selalu menang melawan Adharma. Namun apakah kemenangan kelima kandidat dari kelima kabupaten pada pemilukada kali ini merupakan representasi dari kemenangan Dharma? Jawabannya berpulang pada diri kita masing-masing sebagai pemilih, bagaimanakah kita menggunakan hak pilih kita pada saat pemungutan suara, apakah didasari dan dilandasi sebuah idealisme dan pengendalian diri atau justru didasari oleh hawa nafsu belaka. Semoga Hari Raya Galungan yang berdekatan dengan pemilukada ini mampu menumbuhkan kesadaran dan kedewasaan berpolitik yang senantiasa berjalan dalam jalan Dharma.

I Wayan Agus Eka