DAUN LONTAR

Karena Yadnya Yang Paling Utama adalah Pengetahuan (Jnana)

Demokrasi Itu Mahal

Posted by I Wayan Agus Eka on May 18, 2010

Bulan Mei ini beberapa daerah tingkat II di Bali mengadakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara serentak untuk pertama kalinya. Otonomi daerah yang kemudian diterjemahkan juga sebagai otonomi demokrasi atau desentralisasi demokrasi memang telah membawa perubahan yang cukup besar dalam proses demokratisasi di Negara demokrasi terbesar ke-4 di dunia ini. Arus reformasi telah membuka keran kebebasan yang selama 32 tahun tersumbat oleh kekuasaan absolut yang bernama orde baru. Rakyat Indonesia dilanda euphoria yang luar biasa karena mendadak mengalami kebebasan di segala bidang. Mereka tidak takut lagi untuk bersuara dan mengemukakan pendapat, mereka tidak khawatir dengan yang namanya pencekalan maupun pembredelan oleh pemerintah, ibarat orang buta yang tiba-tiba mendapat keajaiban untuk bisa melihat, begitulah kira-kira yang dapat menggambarkan proses tumbuhnya demokrasi di Negara ini.

Model demokrasi yang dipilih Negara ini berusaha mendudukkan kembali rakyat pada posisinya sebagai subjek utama dari demokrasi itu sendiri. Rakyat bukan lagi objek yang hanya menjadi penggembira saja namun rakyat telah bermetamorfosis menjadi kekuatan utama dari demokrasi itu sendiri. Reposisi peranan rakyat ini diterjemahkan dalam pemilihan langsung pemimpin suatu wilayah mulai dari tingkat bupati sampai pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Model demokrasi ini membawa berbagai macam implikasi. Di satu sisi, model ini merupakan obat mujarab atas kerinduan dan hasrat rakyat Indonesia yang terbelenggu oleh orde otoriterisme selama 32 tahun. Namun di sisi lain model ini mensyaratkan ongkos dan biaya yang tidak sedikit untuk menerapkannya. Bahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa Indonesia mengalami apa yang dapat disebut sebagai overload demokrasi, sebuah kondisi dimana demokrasi diterapkan secara “membabi buta” dengan dalih untuk kepentingan rakyat. Kondisi inilah yang kemudian membawa implikasi berupa ongkos dan biaya yang tidak sedikit serta inefisiensi.

Biaya yang dikorbankan untuk sebuah pilihan demokrasi ini mengambil bentuk yang beragam. Biaya tersebut antara lain berupa uang yang harus digelontorkan untuk menyelenggarakan pemilukada, biaya untuk dapat menjadi kandidat yang diusung parpol atau gabungan parpol termasuk didalamnya biaya kampanye yang tidak sedikit. Dalam bahasa lainnya, biaya tersebut juga mengambil bentuk sebagai biaya politik berupa ancaman adanya kerusuhan horizontal, ancaman pengkotak-kotakan masyarakat sampai pada resiko disintegrasi bangsa yang senantiasa menghantui kita semua.

Data dari Dirjen Bina Administrasi Daerah menyebut angka 3,54 triliun untuk biaya pemilukada tahun 2010, dana ini untuk membiayai pemilukada tahun 2010 di 244 daerah tingkat I dan II dan jumlah ini hanya memperhitungkan penyelenggaraan untuk satu putaran saja. Sebuah angka yang sangat fantastis dan hampir setara dengan dana APBN untuk Departemen Sosial tahun 2010. Beberapa pihak menyebutkan bahwa biaya tersebut sangatlah mahal untuk sebuah proses demokrasi di Indonesia. Angka ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh peserta pilkada itu sendiri. Seseorang yang akan maju untuk mencalonkan diri mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan modal bernama uang yang tidak sedikit. Ongkos ini dimulai ketika para kandidat akan mendaftar di partai politik yang akan menjadi kendaraannya saat pemilihan nanti. Tidak berhenti sampai disana, pada tahap-tahap selanjutnya mereka akan dibebani dengan biaya kampanye yang sangat tinggi, mulai dari iklan televisi, spanduk, roadshow ke kantong-kantong suara sampai pada money politic yang seringkali ditutupi dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberian sembako, pengobatan gratis bahkan dalam “stadium yang lebih tinggi” seringkali diberikan dalam bentuk uang langsung kepada calon pemilih.

Biaya tinggi yang dikeluarkan kandidat tidak lepas dari sistem demokrasi kita yang masih balita dan masih mencari bentuk ideal. Para kandidat mengeluarkan biaya tinggi untuk kampanye karena pada umumnya mereka adalah muka-muka baru yang membutuhkan publikasi instan di masyarakat pemilih. Bagi masyarakat pemilih seharusnya hal ini disadari sebagai sebuah kegagalan kandidat dalam membangun sebuah investasi politik dan hanya mengandalkan strategi sesaat untuk dikenal masyarakat melalui gelontoran uang yang besar pada masa kampanye. Di sisi lain, bagi para kandidat harus juga menyadari bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan dana berlimpah namun harus disadari bahwa membangun sebuah image publik membutuhkan investasi politik yang tidak selalu berbentuk uang. Image harus dibangun dalam kurun waktu yang tidak singkat dan membutuhkan perjuangan yang panjang untuk dapat dikenal dan akhirnya diterima masyarakat. Namun kenyataan yang dihadapi sekarang, proses tersebut dishortcut hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Akibatnya jelas, para kandidat dihadapkan pada ongkos dan pilkada biaya tinggi sebagai alat untuk membangun image dalam waktu singkat, sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari ketika kandidat menyadari pentingnya investasi politik

Akibat lain yang lebih “sistemik” adalah pilkada biaya tinggi ini meningkatkan resiko terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah. Logikanya sederhana, biaya tinggi yang mereka keluarkan (bahkan seringkali didanai dari hutang) harus dapat dikembalikan ketika mereka sudah memperoleh jabatan. Namun ketika jabatan ini menemui tembok berupa penghasilan yang tidak seberapa maka tentunya akan menimbulkan niat untuk menggunakan wewenang yang mereka peroleh untuk melakukan penyalahgunaan demi mengembalikan modal yang dahulu mereka keluarkan. Kejadian ini sudah bukan merupakan hipotesis belaka, karena beberapa kejadian kepala daerah yang tersangkut korupsi memiliki kaitan erat dengan biaya yang mereka keluarkan sebelum menjabat.

Bahwa demokrasi itu mahal memang sesuatu yang tidak bisa dinafikan, apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa usia demokrasi di negara ini masih balita dan masih dalam proses mencari-cari bentuk yang pas dengan kultur masyarakat Indonesia. Namun hendaknya harus juga dimulai penyadaran bahwa masih banyak celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk dapat mengurangi cost dari demokrasi itu sendiri. Dimulai dari biaya pilkada, tentunya pemerintah sudah harus mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi untuk melakukan penghematan, misalnya dengan memperbaiki sistem kependudukan sehingga proses pendataan pemilih tidak menghabiskan biaya dan waktu yang besar. Kemudian misalnya dalam mekanisme pemilihan, sudah harus dipertimbangkan pemanfaatan teknologi modern dalam pencoblosan maupun penghitungan suara (electronic voting) yang pada sebagian daerah sudah mulai diterapkan dan terbukti menurunkan biaya dalam jumlah yang signifikan.

Masyarakat juga memegang peran yang sangat penting dalam melakukan efisiensi dan menurunkan ongkos demokrasi ini. Masyarakat harus mulai dididik supaya cerdas dalam menjatuhkan pilihan kepada salah satu calon. Pendidikan demokrasi sedini mungkin dan sesering mungkin harus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana melakukan seleksi pasangan calon yang baik dan benar-benar memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ketika masyarakat melek politik dan memiliki pengetahuan yang cukup maka mereka tidak akan tergoda untuk menjatuhkan pilihannya hanya gara-gara iklan yang sering diputar di media, atau hanya karena baliho berukuran raksasa yang terpasang dengan megah di persimpangan jalan, tidak juga karena permainan kata-kata yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik pemilih serta tidak juga karena sang kandidat membagikan sembako ataupun amplop sebelum pemilihan. Masyarakat harus diberikan bekal yang cukup sehingga mereka akan memilih kandidat yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk itu, yang memiliki program-program konkret untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat bukan hanya sekedar pernyataan visi misi yang sebenarnya lebih mirip dengan jawaban soal ujian moral di sekolah, serta kandidat yang memiliki track record yang cukup panjang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat bukan anak kemarin sore yang tiba-tiba lahir dan langsung berebut kekuasaan. Apabila masyarakat sudah sampai pada level pemahaman seperti ini maka biaya tinggi bagi seorang kandidat tentunya dapat diminimalisasi dan tidak lagi menjadi faktor yang penting karena modal uang sudah dapat digantikan dengan modal moral dan investasi politik yang memiliki kekuatan jauh lebih dahsyat dalam memenangkan hati masyarakat pemilih.

Bahwa uang memegang peranan dalam proses demokrasi adalah sebuah keniscayaan, namun uang seharusnya tidak diposisikan sebagai penentu tujuan demokrasi itu sendiri. Karena ketika demokrasi itu dapat dibeli dengan uang maka  seketika itu juga siklus korupsi dimulai dan akan terus berputar sampai ada yang memotongnya. Para kandidat seharusnya tidak menempatkan uang sebagai aset yang akan menentukan “kebesaran” seorang kandidat karena aset sesungguhnya adalah kemampuan untuk memimpin dan kapasitas pengetahuan yang cukup dan disertai dengan moral/akhlak yang mulia. Uang hanya sekadar pelengkap saja, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika kita semua menyadari hal ini maka biaya tinggi yang ditimbulkan dari proses demokrasi tentunya akan dapat ditekan sehingga pada gilirannya akan muncul lebih banyak kandidat dengan kemampuan yang jauh lebih baik yang selama ini tidak muncul akibat keterbatasan materi dan ketika masa itu muncul maka demokrasi di negara ini sudah memasuki masa mature dimana masyarakat sudah mencapai kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Demokrasi tetap akan menjadi barang yang mahal, namun melalui pertumbuhan pemahaman demokrasi yang semakin baik maka mahal dalam konteks uang/materi sebagaimana yang masih berlaku sekarang akan beralih menjadi mahal dalam konteks investasi politik dan investasi moral, dan mengutip Gede Prama bahwa tugas kita adalah membuatnya senantiasa bertumbuh.

I Wayan Agus Eka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: