Satu lagi isu heboh muncul di tengah-tengah kita. Setelah gegap gempita century, kemudian aksi teroris, maka muncul fenomena markus pajak yang dihembuskan oleh mantan petinggi Polri. Gayus Tambunan menjadi “artis baru” yang namanya begitu akrab beberapa hari terakhir. Dia adalah seorang pegawai Ditjen Pajak yang memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatan yang saat ini dia sandang dan diduga harta itu adalah hasil dari tindak kejahatan.

Isu kemudian meluas, dari hanya sekedar melibatkan kepolisian dan GT sebagai individu, kemudian berkembang melibatkan Ditjen Pajak sebagai sebuah institusi. Dari segi substansi isu kemudian beralih menjadi beberapa hal yang menurut saya di luar konteks substansi semula yang hendak diselidiki. Dari mahasiswa, tukang ojek, PRT, kaum intelektual berlomba-lomba memberikan pendapatnya, namun seringkali pendapat mereka hanya keluar dari mulut saja tanpa didasari oleh dasar intelektual yang memadai (baca:asbun). Setidaknya ada dua wacana dari orang-orang asbun ini yang coba saya sarikan. Pertama, mereka berargumen buat apa membayar pajak kalau nantinya dinikmati oleh Gayus dan pejabat-pejabat lainnya. Dan yang kedua, buat apa bayar pajak kalau jalan-jalan masih ada yang rusak, kalau pemerintah selalu jauh ketika ada bencana dll.

Saya bisa mengatakan bahwa, orang-orang yang melontarkan wacana pertama adalah orang-orang yang pikirannya sempit dan mungkin tidak pernah sekolah (kalaupun sekolah paling lulus dengan nyogok). Perlu diingat, WP membayar pajak bukan kepada petugas pajak, WP membayar pajak langsung ke kas negara. Yang diserahkan ke petugas pajak hanya bukti pembayarannya saja, jadi tidak akan pernah bisa seorang petugas pajak akan menilep duit WP yang nyata-nyata sudah masuk ke kas negara.

Korupsi di otoritas pajak manapun di belahan bumi ini umumnya hanya terjadi karena dua hal. Pertama karena adanya mekanisme supply and demand dan kedua karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kuasa dalam bentuk pemerasan dll. Dalam kasus gayus, dugaan saya (sekali lagi saya hanya menduga saja) yang terjadi adalah kasus supply and demand, bukan kasus pemerasan karena kalau ini kasus pemerasan maka tentunya pihak yang diperas pasti sudah muncul di media saat ini, namun sampai sejauh ini tidak ada pihak yang mengaku diperas oleh pelaku. Mekanisme supply dan demand hanya akan terjadi apabila ada kesepakatan antara pihak yang menawarkan bantuan dengan pihak yang membutuhkan bantuan. Pihak yang membutuhkan bantuan tentunya berharap dapat membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya sementara pihak yang menawarkan bantuan berharap ada balas jasa atas bantuannya. Kalau hal seperti ini yang dimaksud oleh orang yang melontarkan wacana pertama, maka tidak hanya pihak yang menawarkan bantuan saja yang harus dipersalahkan namun juga pihak yang membutuhkan bantuan juga harus disalahkan karena memberi dan menerima suap sama-sama haram hukumnya.

Artinya, bagi WP yang memang tidak ada niat untuk menciptakan demand atau memang sejak semula beritikad baik untuk membayar pajak maka wacana pertama hanya omong kosong saja, karena uang yang mereka setor ke kas negara tidak akan mungkin dapat dikorupsi oleh petugas pajak. Sehingga, saya justru berkesimpulan sebaliknya bahwa orang yang melontarkan wacana pertama atau orang-orang yang setuju atas wacana ini sejatinya merupakan orang-orang yang memiliki niat untuk mengemplang pajak dengan menggunakan isu gayus sebagai justifikasi tindakannya, karena argumentasi wacana tersebut sangat lemah dan tidak mendasar.

Nah, bagaimana dengan wacana kedua???meskipun wacana ini memiliki keterkaitan dengan pajak namun sebenarnya wacana ini lebih terkait dengan mekanisme anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Setelah masuk ke kas negara maka pajak masuk ke dalam mekanisme APBN dan Ditjen Pajak sebenarnya tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengalokasikan anggaran ini karena alokasi anggaran adalah kewenangan Pemerintah dan DPR. Jadi, bagi yang melontarkan wacana kedua ini sangat tidak tepat kalau mengalamatkan tuduhan kepada Ditjen Pajak atau Pemerintah saja, namun seharusnya juga mengalamatkan tuduhan kepada DPR. Sehingga, saya menjadi sangat terheran-heran ketika ada salah seorang anggota DPR (anggota Pansus pula) yang hanya diam saja dalam sebuah dialog di TV ketika seorang narasumber lainnya berteriak dengan semangat membara (tentu berotak kosong) bahwa dia menolak pajak karena masih ada jalanan rusak dan bla bla bla.

Tentunya kita semua harus menyadari, bahwa kebutuhan negara ini tidak hanya untuk memperbaiki jalanan dan dana bencana saja. Saya yakin orang-orang yang bersemangat memboikot pajak tentu menikmati listrik di rumahnya, tentu menggunakan bensin di kendaraannya, tentu menggunakan gas di dapurnya, tentu memiliki anak yang bersekolah dll. Namun apakah mereka menyadari darimana PLN mendapatkan uang untuk memproduksi listrik, darimana Pertamina mendapatkan uang untuk memproduksi bensin dan gas, dan darimana uang untuk mensubsidi pendidikan dalam bentuk BOS. Memang, kita harus mengakui bahwa tidak semua kebutuhan rakyat akan bisa terpenuhi oleh negara melalui mekanisme APBN  saja karena memang yang namanya kebutuhan, apalagi menyangkut kebutuhan seluruh rakyat, pasti akan sulit (kalau tidak mau dikatakan tidak mungkin) terpenuhi semuanya. Lupakah kita dengan kalimat awal saat kita belajar ekonomi bahwa ekonomi pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat-alat pemenuhan yang bersifat terbatas. Dari kalimat itu saja kita sudah harus menyadari bahwa kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas sementara APBN sebagai salah satu alat pemenuhannya pasti sifatnya terbatas, dengan menyadari ini apakah masih mungkin negara akan memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya??

Reaksi negatif sebagian masyarakat dari kasus gayus ini saya sebut sebagai knowledge blindness. Orang-orang yang bereaksi seperti ini sebenarnya orang yang buta pengetahuan. Kalau buta ini memang karena tidak pernah bersekolah mungkin kita bisa memakluminya, namun yang membuat prihatin adalah orang-orang ini buta karena memang tidak mau membuka matanya padahal matanya memiliki kemampuan untuk melihat yang sebenarnya. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang (termasuk di dalamnya oknum media) yang sebenarnya memiliki kemampuan akademis namun karena hatinya sudah diselimuti kebencian yang teramat sangat kepada pemerintah maka mereka memilih untuk menutup matanya dan berpura-pura buta namun dengan mulut yang tetap berkoar-koar seolah-olah tangannya memegang barang yang bernama kebenaran.

I Wayan Agus Eka

Mohon jangan salah paham atas judul tulisan ini. Saya hanya berusaha memandang kasus ini dari sisi lain. Sebagai pemeluk Dharma, saya sangat sedih, marah, kesal atas tulisan Ibnu ini. Ingin rasanya bertemu orang ini secara langsung dan menghadiahinya kata-kata yang setara dengan apa yang diucapkannya.

Namun pernahkah kita memandang kasus ini sebagai sebuah “soal ujian”???soal ujian yang tentunya harus dijawab segera karena akan menentukan kelulusan kita nantinya, ibarat seorang anak  SMA yang sedang mengikuti Ujian Nasional. Ibnu datang pada saat yang sangat “tepat”, dia dan komentarnya muncul saat saya dan saudara sedharma melaksanakan hari suci kami. Saya berusaha berpikir positif bahwa dia adalah ujian bagi saya dalam melaksanakan brata penyepian.

Inti brata penyepian adalah pengendalian dan penguasaan diri, secara fisik kita terkekang oleh aturan-aturan yang dibuat agama namun sadarkah kita kalau yang sebenarnya harus dikekang adalah pikiran kita, karena dari pikiranlah akan muncul perkataan dan selanjutnya perbuatan. Mengutip Gede Prama, seandainya manusia dipenjara di gua terdalam pun, pikirannya masih bisa lari kemana-mana.

Setelah kita melaksanakan brata penyepian maka kita diharapkan memiliki pikiran yang bersih untuk menapaki tahun yang baru. Umumnya kita beranggapan bahwa dengan tidak makan, tidak minum, tidak bepergian, tidak menyalakan lampu (api) dll kita sudah melewati ujian perayaan Nyepi. Namun semuanya itu bukanlah ujian yang sesungguhnya, karena ujian yang sebenarnya baru dimulai setelah perayaan Nyepi itu sendiri dan Ibnu datang tepat setelah saya dan umat sedharma melaksanakan Nyepi.

Ibnu membawa “selembar soal ujian” yang harus saya jawab dengan pengetahuan dan bekal yang saya peroleh dari “diklat sehari” selama Nyepi. Pengetahuan itu saya gunakan untuk menjawab pertanyaan Ibnu. Ibarat pelajar, kalau mau naik kelas tentunya harus melewati ujian, bedanya kelas dan ujian dari si Ibnu ini bernama kelas dan ujian kehidupan. Ada yang menjawab soal ujian itu dengan bahasa yang serupa dengan bahasa si Ibnu (baca: menghujat, memaki, menghina dll) namun tidak sedikit juga yang berusaha memandangnya dengan bijak dan tetap santun.

Apakah yang menghujat itu salah??dan apakah yang santun itu benar??saya tidak berani memutuskan, karena bahasa kebenaran bukan monopoli saya. Namun di mata saya (sekali lagi ini adalah kebenaran versi saya), jawaban saudara-saudara saya mencerminkan tingkat penguasaan diri yang menjadi inti dari Nyepi itu sendiri.

Saya berterima kasih ke Ibnu bukan karena setuju dia menghina hari suci saya, tapi saya berterima kasih karena dia mengantarkan “soal ujian” sehingga saya bisa ikut ujian dan mudah-mudahan diluluskan oleh-Nya sehingga saya bisa naik kelas. Seketika saya mengetahui kasus ini saya langsung bergabung dengan grup yang menuntut Ibnu diusir, namun seketika itu juga saya memutuskan keluar dari grup ini dan lebih memilih untuk bergabung ke grup yang memaafkan tindakannya, mudah-mudahan jawaban “soal ujian” ini benar di mataNya, Awighnam Astu….

I Wayan Agus Eka