DAUN LONTAR

Karena Yadnya Yang Paling Utama adalah Pengetahuan (Jnana)

SAK ETAP, sebuah versi sederhana dari SAK Umum

Posted by I Wayan Agus Eka on February 21, 2010

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada bulan Juli 2009 telah mengesahkan salah satu standarnya yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sesuai dengan namanya maka sasaran pengguna dari standar ini adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada publik (ETAP). SAK ETAP beranalogi dengan IFRS SMEs (Small and Medium Enterprises), bahkan semangat pengembangan SAK ETAP berasal dari IFRS SMEs namun dengan beberapa penyesuaian.

Selama ini perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik (misalnya UKM, private entities dll) mengalami dilema dalam penyusunan laporan keuangan. Di satu sisi mereka menginginkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, utamanya untuk tujuan-tujuan antara lain memperoleh kredit dari bank, tujuan pelaporan pajak maupun tujuan internal perusahaan namun di sisi lain mereka menghadapi hambatan dalam pengaplikasian SAK Umum terkait dengan kompleksitas SAK Umum sehingga menimbulkan cost yang besar apabila tetap diterapkan.

DSAK memahami hal ini dan memberikan solusi berupa penerbitan SAK ETAP yang merupakan simplifikasi dari SAK Umum. Secara substansi tidak terdapat perbedaan signifikan antara keduanya, namun persyaratan disclosure dari SAK ETAP berkurang signifikan dari SAK Umum. Perbedaan-perbedaan lainnya antara lain:

  1. Terkait dengan metode pelaporan arus kas dari kegiatan operasi, SAK ETAP hanya mengenal indirect method, sementara SAK Umum selain mengenal indirect juga memungkinkan penerapan direct method.
  2. Terkait dengan pelaporan investasi,SAK ETAP menerapkan standar US GAAP sementara dalam SAK Umum dikenal dengan nama Financial Asset dan Financial Liabilities (SAK 50 dan 55) yang penerapannya di Indonesia sampai sekarang masih mengalami penundaan.
  3. Pengukuran Aset Tetap (PPE) pada SAK ETAP hanya menggunakan metode biaya dengan revaluasi hanya bisa dilakukan apabila ada peraturan pemerintah, namun SAK Umum selain metode biaya juga memungkinkan mengadopsi revaluation model.
  4. Borrowing cost pada SAK ETAP dibebankan namun pada SAK Umum dikapitalisasi
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: