Kajian Jurnal Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Posted by I Wayan Agus Eka on June 18, 2009
Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual di satu sisi akan menghasilkan laporan operasional dan neraca yang disajikan dalam bentuk akrual namun perlu diingat bahwa harus dihasilkan juga LRA yang dasar pencatatannya menggunakan basis kas karena penyusunan anggaran masih menggunakan basis kas. Dampak dari hal ini adalah perlunya dibuatkan jurnal yang mampu menampung semua jenis kemungkinan tersebut sehingga semua jenis laporan tersebut dapat dihasilkan. LRA dan laporan perubahan SAL merupakan jenis laporan yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan kas sedangkan LO, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas merupakan jenis laporan yang dihasilkan dari pendekatan akrual.
Akun-akun yang digunakan di jurnal nantinya harus mampu untuk menunjukkan arah laporan yang akan dihasilkan mengingat terminologi yang digunakan ada ada sedikit kemiripan namun secara substansi memiliki arti yang berbeda. Untuk kesepakatan dalam paper ini maka sesuai dengan draft PSAP akrual yang dikeluarkan KSAP maka untuk
- Akun pendapatan akan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pendapatan-LRA yang berbasis kas yang nantinya akan masuk sebagai komponen LRA dan pendapatan-LO yang berbasis akrual yang nantinya akan masuk ke laporan operasional.
- Untuk akun belanja akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LRA yang berbasis kas sementara untuk laporan operasional akan digunakan terminologi beban.
- Sisa penggunaan anggaran di LRA nantinya akan dinamakan sisa anggaran lebih (SAL) sementara laporan operasional akan menghasilkan surplus/defisit-LO.
Jurnal Korolari
Jurnal korolari muncul karena di satu sisi pengakuan akun-akun LRA menggunakan basis kas sementara akun neraca menggunakan basis akrual. Undang-undang mengharuskan supaya semua penerimaan dan pengeluaran kas harus melalui LRA dan dicatat sebagai realisasi pendapatan dan belanja. Sebagai contoh ketika pemerintah menerima pembayaran pajak maka akan dicatat (pada SAKUN)
KUN |
xxx |
|
Pendapatan pajak |
|
xxx |
Jurnal di atas sudah barang tentu hanya akan mempengaruhi LRA (pada akun pendapatan) dan kas pada neraca. Namun masalah akan muncul ketika pemerintah melakukan realisasi belanja modal dimana di satu sisi pemerintah harus melakukan penjurnalan akun LRA namun di sisi lain pemerintah harus mengakui penambahan aset di neraca sebagai konsekuensi penggunaan basis akrual di neraca. Masalah ini diatasi dengan menggunakan jurnal yang disebut dengan jurnal korolari. Dengan menggunakan jurnal korolari disamping melakukan penjurnalan realisasi belanja modal, di sisi lain dapat dibuat neraca yang berbasis akrual. Jurnal korolari dalam kasus ini dilakukan dengan melakukan pendebetan aset dan pengkreditan akun ekuitas dana.
Pertanyaan yang sekarang timbul apakah jurnal korolari masih diperlukan ketika basis akrual diterapkan dalam akuntansi pemerintah?
Selama ini jurnal korolari digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan antara basis kas yang digunakan dalam akuntansi LRA dengan basis akrual yang digunakan di neraca. Namun dengan penggunaan basis akrual untuk menghasilkan laporan operasional maka secara akuntansi perkiraan riil di neraca sudah terhubung dengan perkiraan nominal di laporan operasional. Dalam hal ini laporan operasional dapat diibaratkan sebagai laporan laba rugi di akuntansi konvensional yang terhubung dengan neraca dimana surplus/defisit-LO pada laporan operasional (laba/rugi pada akuntansi konvensional) nantinya akan terhubung dengan neraca melalui laporan perubahan ekuitas.
Kondisi bahwa basis akrual mampu menghubungkan transaksi yang melibatkan akun riil dan nominal membawa konsekuensi jurnal korolari tidak diperlukan lagi dalam akuntansi pemerintah karena setiap transaksi yang melibatkan akun neraca akan dapat terakomodasi dalam basis akrual ini. Dengan mengambil contoh pembelian aset di atas maka secara akrual akan langsung diakui pada debit akun aset dan di kredit pada kas sehingga perkiraan aset akan langsung muncul di neraca.
Jurnal akrual yang disebutkan pada paragraf sebelumnya hanya bisa menghasilkan LO, Neraca, LAK dan Laporan Perubahan Ekuitas, sementara PSAP juga mensyaratkan untuk menghasilkan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Permasalahan menjadi kompleks ketika basis akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan kedua kelompok laporan ini berbeda, LO, Neraca, LAK dan Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan basis akrual sementara sisanya menggunakan basis kas. Sehingga menurut penulis, jurnal yang nantinya akan digunakan harus mampu untuk menghasilkan kedua laporan yang basisnya berbeda ini.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa diperlukan modifikasi jurnal yang selama ini kita kenal di basis cash toward accrual ketika kita ingin menggunakan basis akrual tetapi tetap dapat menghasilkan LRA yang berbasis kas, dan jurnal korolari yang ada di basis cash toward accrual dihapuskan karena sudah terakomodasi dalam jurnal akrual.
Akuntansi pemerintahan di Indonesia dilakukan pada beberapa tingkatan. Pada level Kementrian/Lembaga (K/L) akuntansi pemerintah dilakukan terutama bertujuan untuk menghasilkan LRA, Neraca dan LO ketika basis akrual digunakan, sementara pada level BUN tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan LAK. Sesuai dengan draft akrual PSAP maka LAK hanya dihasilkan oleh entitas yang menyelenggarakan fungsi perbendaharaan (dalam hal ini BUN di Dit Pb) sehingga tidak akan ditemui akun Kas Umum Negara (KUN) di level K/L, akun KUN hanya ditemui pada akuntansi di level BUN.
1. Jurnal Akuntansi Anggaran
Menurut penulis ada perbedaan penjurnalan khususnya pada tingkat K/L ketika DIPA disahkan sementara jurnal pada tingkat BUN ketika APBN disahkan tetap sama ketika menggunakan basis cash toward accrual.
Ketika UU APBN disahkan
Ketika APBN disahkan maka BUN akan melakukan penjurnalan (K/L belum melakukan penjurnalan) sbb:
BUN
Estimasi Pendapatan-LRA |
xxx |
|
Surplus/Defisit |
|
xxx |
Surplus/Defisit |
xxx |
|
Apropriasi Belanja |
|
xxx |
Estimasi penerimaan Pembiayaan |
xxx |
|
Pembiayaan Netto |
|
xxx |
Pembiayaan Neto |
xxx |
|
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan |
|
xxx |
Ketika DIPA disahkan
Ketika basis akrual disahkan maka akan timbul utang atau piutang kepada KUN di K/L.
Utang ini berarti bahwa K/L memiliki kewajiban untuk menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke kas negara sehingga sebagai contra accountnya (sesuai dengan persamaan dasar akuntansi) maka akun ekuitas harus didebit (bandingkan dengan basis sebelumnya yang mendebit estimasi pendapatan yang dialokasikan). Pendebitan ekuitas ini mencerminkan adanya adanya kemungkinan penurunan ekuitas di masa datang karena adanya pelunasan utang dalam bentuk penerimaan pendapatan.
Piutang dalam hal ini berarti bahwa K/L memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah uang dari KUN berkaitan dengan anggaran (DIPA) yang sudah disetujui. Analogi dengan penjelasan utang pada paragraf sebelumnya maka akun kotra dari piutang ini juga merupakan ekuitas yang mencerminkan adanya penambahan ekuitas entitas karena menerima kas dari KUN yang digunakan untuk belanja.
K/L
Ekuitas Dana-Pendapatan-LRA |
xxx |
|
Utang kepada KUN |
|
xxx |
(mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan) | ||
Piutang dari KUN |
xxx |
|
Ekuitas Dana-Belanja |
|
xxx |
(mencatat allotment belanja) |
|
|
Ekuitas Dana-Penerimaan Pembiayaan |
xxx |
|
Utang kepada KUN |
|
xxx |
(mencatat estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan) | ||
Piutang dari KUN |
xxx |
|
Ekuitas Dana-Pengeluaran Pembiayaan |
|
xxx |
(mencatat allotment pengeluaran pembiayaan) |
2. Jurnal Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
Sesuai dengan draft akrual maka pendapatan-LO diakui ketika pendapatan diperoleh atau pendapatan direalisasi. Jadi pada definisi ini terdapat komponen pendapatan-LO yang diakui terlebih dahulu sebelum adanya penerimaan kas (sehingga piutang pendapatan harus diakui) namun ada juga pendapatan-LO yang baru diakui ketika penerimaan kas.
Ketika pendapatan-LO diakui pada skenario pertama dimana pengakuan terjadi sebelum kas diterima maka K/L akan melakukan penjurnalan sebagai berikut:
Piutang Pendapatan…… |
xxx |
|
Pendapatan…..-LO |
|
xxx |
Jurnal diatas dirinci menurut jenis pendapatannya. Jurnal di atas fungsinya akan menghasilkan LO dan neraca secara akrual.
- Pendapatan yang disetor ke BUN
Ketika terjadi transfer ke BUN maka akan terjadi 2 kejadian akuntansi sekaligus dimana piutang yang sudah tercatat sebelumnya harus dihapuskan dan harus ada pengakuan realisasi anggaran pendaptan-LRA. Sehingga pada K/L akan dilakukan pencatatan sebagai berikut:
Utang Kepada KUN |
xxx |
|
Piutang Pendapatan….. |
|
xxx |
Jurnal diatas adalah untuk menghapus piutang pendapatan karena kas sudah diterima di BUN, namun bukan akun KUN yang akan muncul di sisi debit karena sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa akun KUN hanya akan muncul pada entitas yang menyelenggarakan fungsi perbendaharaan yang dalam hal ini adalah BUN. Sebagai alternatif pengganti KUN maka akun Utang Kepada KUN akan berkurang karena adanya pengurangan kewajiban entitas atas realisasi pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Jurnal diatas juga mampu untuk menghasilkan LRA dengan melihat pendebitan dari akun Utang Kepada KUN. LRA dapat dilihat ketika K/L melakukan penjurnalan atas transaksi yang mendebit akun Utang Kepada KUN dalam hal terjadi realisasi pendapatan dan sebaliknya ketika terjadi pengkreditan akun Piutang Dari KUN dalam hal terjadi realisasi belanja. Untuk lebih memudahkan penyusunan LRA maka sebaiknya dibuatkan buku besar pembantu untuk akun Utang Kepada KUN dan Piutang dari KUN untuk masing-masing item dalam LRA. Apabila LRA sudah berhasil disusun maka akan lebih mudah juga menentukan SAL sehingga Laporan Perubahan SAL juga dapat disusun untuk masing-masing K/L meskipun peraturan perundang-undangan mengharuskan SAL untuk ditransfer ke BUN.
Selain di K/L pengaruh transaksi pelunasan piutang/penerimaan kas ini juga mengharuskan BUN untuk melakukan pencatatan dalam rangka menghasilkan LAK sebagai berikut:
KUN |
xxx |
|
Pendapatan-LRA |
|
xxx |
Perlu diperhatikan bahwa akun yang digunakan di BUN adalah Pendapatan-LRA, hal ini untuk membedakan dengan akun pada basis akrual yang nantinya akan muncul di LO (Pendapatan-LO) karena hal ini sesuai dengan tugas BUN yang nantinya akan menghasilkan Laporan Arus Kas sebagai entitas yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
Sehingga secara keseluruhan jurnal-jurnal yang dibuat ketika terjadi pengakuan dan penerimaan pendapatan adalah sbb:
K/L |
|
|
Piutang Pendapatan…… |
xxx |
|
Pendapatan…..-LO |
|
xxx |
Utang Kepada KUN |
xxx |
|
Piutang Pendapatan….. |
|
xxx |
BUN |
|
|
KUN |
xxx |
|
Pendapatan-LRA |
|
xxx |
Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan
Ketika pendapatan diakui maka K/L akan menjurnal
Piutang Pendapatan…… |
xxx |
|
Pendapatan…..-LO |
|
xxx |
Ketika kas diterima melalaui bendahara penerimaan maka perlakuannya adalah serupa dengan basis cash toward accrual dimana tidak ada jurnal hanya membuat catatan besarnya penerimaan. Ketika kas tersebut sudah disetor ke BUN maka K/L akan menjurnal
Utang Kepada KUN |
xxx |
|
Piutang Pendapatan….. |
|
xxx |
Sementara pada BUN, ketika kas baru diterima oleh bendahara penerimaan BUN belum melakukan penjurnalan namun ketika BUN sudah menerima transfer kas maka BUN akan menjurnal sbb:
KUN |
xxx |
|
Pendapatan-LRA |
|
xxx |
Apabila terdapat sisa dana di bendahara penerimaan, maka pada saat penyusunan laporan keuangan akan dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mencatat sisa dana tersebut sebagai utang penyetoran kepada BUN yang menunjukkan adanya kewajiban bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan (neraca) untuk menyetorkan dana yang tersisa ke KUN. Jurnalnya sbb (di K/L):
Kas di Bendahara Penerimaan |
xxx |
|
Utang Penyetoran Pendapatan-LRA |
|
xxx |
Akun Utang Penyetoran Pendapatan-LRA merupakan akun riil yang akan muncul di bagian kewajiban di neraca.
- Pendapatan atas penjualan aset
Ketika K/L melakukan penjualan aset kepada pihak ketiga maka secara akrual K/L akan mengakui piutang dan keuntungan/kerugian ketika aset tersebut telah berpindah tangan ke pihak ketiga. Jurnalnya (jika untung) sbb:
Jika untung
Piutang…. |
xxx |
|
Akumulasi Penyusutan-Aset…. |
xxx |
|
Aset tetap…. |
|
xxx |
Surplus Penjualan Aset Nonlancar |
|
xxx |
Jika rugi
Piutang…. |
xxx |
|
Defisit Penjualan Aset Nonlancar |
xxx |
|
Akumulasi Penyusutan-Aset…. |
xxx |
|
Aset tetap…. |
|
xxx |
Ketika pihak ketiga tersebut telah melakukan pembayaran ke KUN maka K/L akan mencatat sbb:
Utang Kepada KUN |
xxx |
|
Piutang… |
|
xxx |
Pada saat yang sama dengan penerimaan di KUN maka BUN akan mencatat sbb:
KUN |
xxx |
|
Pendapatan-LRA PNBP Lainnya |
|
xxx |
- Pengembalian pendapatan
Mengingat bahwa terdapat 2 jenis pendapatan yaitu pendapatan-LRA dengan pendapatan-LO maka terjadi sedikit kompleksitas dalam menentukan apakah pengembalian terjadi pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO. Menurut hemat penulis, dengan mempertimbangkan cost benefit dan materialitas, maka untuk pengembalian pendapatan ini sebaiknya diakui (dan dijurnal) dengan berdasarkan pada basis kas sehingga pengembalian baru akan dicatat ketika sudah dikeluarkan dari KUN.
Untuk pengembalian yang bersifat recurring baik yang diterima pada periode yang sama atau berbeda dan pengembalian yang bersifat non-recurring yang diterima pada periode yang sama maka K/L akan mencatat sbb:
Pendapatan-LO |
xxx |
|
Utang kepada KUN |
|
xxx |
Sementara di BUN pada saat yang sama akan mencatat:
Pendapatan-LRA |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
Untuk pengembalian yang bersifat non-recurring yang diterima pada periode yang berbeda maka pencatatan hanya dilakukan di BUN dengan jurnal sbb:
SiLPA |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
3. Akuntansi Belanja dan Beban
- Pengakuan Beban dan Belanja Langsung
Sesuai dengan draft akrual maka beban diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Ketika peristiwa tersebut terjadi maka beban harus diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut (di K/L):
Beban…..(dirinci menurut klasifikasi ekonomi) |
xxx |
|
Utang beban……(dirinci) |
|
xxx |
Ketika terhadap beban tersebut dilakukan pelunasan maka secara akuntansi ada 2 jenis transaksi yang terjadi yaitu transaksi pelunasan utang yang sebelumnya sudah tercatat pada saat pengakuan beban dan transaksi realisasi belanja untuk menghasilkan LRA namun sesuai dengan penjelasan pada subbab akuntansi pendapatan maka LRA dapat dibuat dengan melihat pengkreditan piutang dari KUN sehingga cukup dibuatkan satu jurnal sbb (di K/L):
Utang beban |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
Pada saat yang bersamaan dengan pelunasan utang beban maka BUN akan melakukan penjurnalan sbb:
Belanja |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
Apabila atas pembayaran dari KUN tersebut dipotong oleh pemerintah untuk ke pihak lain (misalnya dipotong untuk ke Askes dll), maka penjurnalannya serupa dengan jurnal pada basis cash toward accrual sebagai berikut
KUN |
xxx |
|
Penerimaan PFK |
|
xxx |
(Saat pemotongan oleh pemerintah) |
|
|
Pengeluaran PFK |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
(Saat penyetoran kepada pihak ketiga) |
|
|
- Pencatatan Belanja Modal
Ketika terjadi belanja modal maka secara akrual harus dicatat aset yang mengalami penambahan, jurnal korolari dalam hal ini tidak diperlukan lagi. Sehingga jurnal-jurnal yang dicatat ketika terjadi belanja modal adalah sbb (di K/L):
Aset…(sesuai nama asetnya) |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
(untuk mencatat penambahan aset secara akrual) |
Sementara itu di BUN akan dicatat:
Belanja Modal |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
- Pembayaran melalui Dana Kas Kecil
Ketika uang persediaan (UP) diberikan dari KUN kepada Bendahara Pengeluaran maka pada prinsipnya belum dilakukan pengakuan terhadap belanja dan beban. Untuk belanja baru akan diakui ketika dana tersebut dipertanggungjawabkan yang ditandai dengan terbitnya SP2D GU, sedangkan untuk beban pada prinsipnya langsung akan diakui ketika timbulnya kewajiban untuk melakukan pembayaran, namun untuk penyederhanaan maka beban dalam ilustrasi jurnal berikut akan diakui bersamaan dengan pengakuan belanja dengan pertimbangan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam transaksi ini tidak materiil.
Ketika uang persediaan diterima oleh bendahara penerimaan maka K/L akan melakukan pencatatan sbb:
Kas di Bendahara Pengeluaran |
xxx |
|
Uang Muka dari KUN |
|
xxx |
Sementara di BUN akan mencatat:
Pengeluaran transito |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
Ketika bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban maka jurnal di K/L adalah
Beban…. |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
Sementara jurnal di BUN adalah sbb:
Belanja…. |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
Namun apabila entitas menganggap bahwa pengakuan beban harus segera setelah terjadinya kewajiban dan keluarnya kas dari bendahara pengeluaran maka jurnal yang dibuat adalah sbb
Beban…. |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
(untuk mencatat pengakuan beban) |
|
|
Uang Muka dari KUN |
xxx |
|
Kas di Bendahara Pengeluaran |
|
xxx |
(untuk mencatat pengurangan kas di bend pengeluaran untuk belanja) |
Konsekuensinya ketika pertanggungjawaban maka K/L tidak melakukan pengakuan beban lagi tapi langsung menambah saldo kas di bendahara pengeluaran dengan jurnal sbb:
Kas di Bendahara Pengeluaran |
xxx |
|
Uang Muka dari KUN |
|
xxx |
- Penerimaan kembali belanja dan beban
Dengan menggunakan analogi pada pengembalian pendapatan maka menurut hemat penulis, dengan mempertimbangkan cost benefit dan materialitas, maka untuk pengembalian belanja ini sebaiknya diakui (dan dijurnal) dengan berdasarkan pada basis kas sehingga pengembalian baru akan dicatat ketika sudah diterima di KUN hal ini selaras dengan redaksional yang digunakan pada draft akrual PSAP yang menggunakan terminologi “diterima” yang berarti bahwa dasar yang dipakai adalah diterima dalam bentuk kas.
Jurnal apabila pengembalian pada periode yang sama adalah (di K/L):
Piutang dari KUN |
xxx |
|
Beban…. |
|
xxx |
Sementara jurnal di BUN adalah:
KUN |
xxx |
|
Belanja…. |
|
xxx |
Jurnal apabila pengembalian pada periode yang berbeda adalah (di K/L):
Utang Kepada KUN |
xxx |
|
Pendapatan lain-lain-LO |
|
xxx |
Sementara jurnal di BUN
KUN |
xxx |
|
Pendapatan-LRA |
|
xxx |
4. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Secara akrual utang diakui ketika kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya di masa datang sebagai akibat adanya transaksi di masa lalu. Untuk konteks pemerintah, ketika perjanjian pinjaman ditandatangani maka seketika itu pula harus ada pengakuan utang di K/L dengan jurnal sbb:
Piutang penerimaan utang LN |
xxx |
|
Utang LN |
|
xxx |
Akun “Piutang penerimaan utang LN” merupakan akun aset/piutang yang mencerminkan bahwa ketika perjanjian pinjaman ditandatangani, pemerintah disamping mengakui adanya kewajiban juga harus mengakui adanya hak untuk menerima utang tersebut dalam bentuk kas.
Ketika utang tersebut terealisasi maka K/L akan melakukan pencatatan sbb:
Utang Kepada KUN |
xxx |
|
Piutang penerimaan utang LN |
|
xxx |
Sementara di BUN akan dilakukan jurnal sbb:
KUN |
xxx |
|
Penerimaan Pinjaman |
|
xxx |
5. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Sesuai dengan draft akrual PSAP nomor 6 maka pengakuan investasi sebagai salah satu contoh dari pengeluaran pembiayaan diakui ketika adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang dalam hal ini ditandai dengan keluarnya kas dari KUN. Sehingga ketika pemerintah melakukan pengeluaran pembiayaan (dalam hal ini pembelian investasi) maka di K/L akan dicatat sbb:
Investasi jangka panjang pemerintah |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
Sementara di BUN akan dicatat:
Pengeluaran Penyertaan Modal-LRA |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
6. Akuntansi untuk Hibah
Akuntansi untuk hibah mempunyai karakteristik tersendiri dalam akuntansi pemerintah apalagi jika menggunakan basis akrual. Ketika pemerintah menerima hibah (contohnya dalam bentuk aset tetap) maka K/L akan melakukan penjurnalan sbb:
Aset Tetap……….. |
xxx |
|
Pendapatan Hibah-LO |
|
xxx |
Dalam hal ini muncul masalah baru karena transaksi untuk hibah harus tercatat dalam laporan realisasi anggaran sebagai bagian dari pendapatan-LRA dan sekaligus sebagai belanja modal sementara di sisi lain jurnal di atas hanya akan menghasilkan neraca dan LO. Untuk mengatasi masalah ini maka akun utang kepada KUN harus didebit bersamaan dengan pengkreditan akun piutang dari KUN sbb:
Utang kepada KUN |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
Pada saat yang bersamaan dengan pencatatan jurnal tadi maka di BUN akan mencatat jurnal sbb:
Belanja Modal….. |
xxx |
|
Pendapatan Hibah-LRA |
|
xxx |
7. Jurnal Penutup
Untuk melakukan penutupan terhadap akun-akun nominal maka dibuatkan jurnal berikut (asumsi pendapatan-LO lebih besar daripada beban):
Pendapatan-LO |
xxx |
|
Ekuitas Dana |
|
xxx |
Beban |
|
xxx |
Sementara itu apabila realisasi penerimaan pendapatan lebih kecil daripada yang dianggarkan maka jurnal penutup untuk akun utang kepada KUN sbb (berlaku sebaliknya jika terjadi kondisi sebaliknya):
Utang kepada KUN |
xxx |
|
Ekuitas Dana-Pendapatan LRA |
|
xxx |
Apabila realisasi belanja lebih kecil daripada yang dianggarkan maka jurnal penutupnya adalah sbb (berlaku sebaliknya jika terjadi kondisi sebaliknya):
Ekuitas Dana-Belanja |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
8. Akuntansi Persediaan
Ketika pemerintah melakukan pembelian persediaan maka pencatatannya adalah sbb (di K/L)
Persediaan |
xxx |
|
Piutang dari KUN |
|
xxx |
Sementara di BUN akan dicatat:
Belanja |
xxx |
|
KUN |
|
xxx |
Sesuai dengan draft akrual PSAP nomor 5 maka metode yang digunakan untuk mengakui beban persediaan adalah metode periodik dimana setiap akhir tahun akan dihitung berapa persediaan yang tersisa, sehingga jurnal untuk akhir tahun (di K/L):
Beban Persediaan |
xxx |
|
Persediaan |
|
xxx |
Jumlah yang dijurnal pada jurnal di atas adalah sebesar jumlah persediaan yang digunakan selama satu periode tersebut sehingga di neraca nantinya akan muncul persediaan yang masih tersisa.
9. Akuntansi Investasi
Untuk lebih memahami akuntansi untuk investasi maka akan dijelaskan dalam bentuk ilustrasi kasus. Pada tanggal 1 Januari 2009 pemerintah membeli 5% saham PT X senilai 50 jt. Pada tanggal 1 November 2009 PT X mengumumkan laba sebesar 30 jt dan deviden tunai total sebesar 20 jt dan dibayarkan pada 1 februari 2010 maka jurnal akrualnya (di K/L) adalah sebagai berikut
1 Jan 09 |
|
|
Penyertaan Modal Pemerintah |
50 jt |
|
Piutang dari KUN |
|
50 jt |
(mencatat pembelian investasi) |
|
|
1 Nov 09 |
|
|
Piutang Deviden |
1 jt |
|
Pendapatan bagian pemerintah atas laba |
|
1 jt |
(Mencatat pendapatan deviden yang diumumkan namun untuk pengumuman laba tida terpengaruh) | ||
1 Feb 2010 |
|
|
Utang kepada KUN |
1 jt |
|
Piutang Deviden |
|
1 jt |
(mencatat penerimaan deviden tunai 5% x 20 jt) |
Namun apabila kepemilikan pada soal di atas bukan 5% melainkan 25% maka ada sedikit perbedaan jurnal terutama untuk jurnal tanggal 1 Nov 09 dan 1 Feb 2010 (jurnal untuk 1 Jan 09 tetap sama)
1 Nov 09 |
|
|
Penyertaan Modal Pemerintah |
7,5 jt |
|
Pendapatan bagian pemerintah atas laba |
|
7,5 jt |
(mencatat bagian atas laba PT X sebesar 25% x 30 jt berdasarkan metode ekuitas) | ||
Piutang Deviden |
1 jt |
|
Penyertaan Modal Pemerintah |
|
1 jt |
(Mencatat pendapatan deviden yang diumumkan yang mengurangi investasi) | ||
1 Feb 2010 |
|
|
Utang kepada KUN |
1 jt |
|
Piutang Deviden |
|
1 jt |
(mencatat penerimaan deviden tunai 5% x 20 jt) |
Untuk kasus apabila terjadi pelepasan investasi yang harga jualnya berbeda dengan nilai tercatatnya (carrying value) maka harus diakui keuntungan/kerugian yang timbul melalui perkiraan Surplus Penjualan Aset Nonlancar atau Defisit Penjualan Aset Nonlancar. Jurnalnya kira-kira akan berbentuk sbb:
Utang kepada KUN |
xxx |
|
Defisit Penjualan Aset Nonlancar (jika rugi) |
xxx |
|
Surplus Penjualan Aset Nonlancar (jika untung) |
|
xxx |
Investasi…(sesuai jenisnya) |
|
xxx |
10. Akuntansi Aset Tetap
Jurnal untuk perolehan aset tetap telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai akuntansi beban/belanja pada bagian pencatatan belanja modal. Salah satu hal penting yang membedakan basis kas dengan akrual adalah pengakuan beban penyusutan. Jurnal untuk pengakuan beban penyusutan pada basis akrual adalah sbb:
Beban Penyusutan |
xxx |
|
Akumulasi Penyusutan-…… |
|
xxx |
Dalam hal terjadi penilaian kembali aset tetap maka sesuai dengan draft akrual PSAP nomor 7, selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas dana sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut (jika nilai revaluasi lebih besar dari nilai tercatat, jika tidak maka jurnal ini dibalik) :
Aset Tetap……….. |
xxx |
|
Ekuitas Dana |
|
xxx |
Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dengan jurnal sebagai berikut:
Aset Lainnya |
xxx |
|
Aset Tetap….. |
|
xxx |
Jika aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada menfaat ekonomi maka aset tetap tersebut harus dihapuskan dan ada pengakuan kerugian di LO dengan jurnal sbb:
Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya |
xxx |
|
Aset Tetap….. |
|
xxx |
- Akuntansi Kewajiban
Untuk memudahkan maka digunakan ilustrasi soal sebagai berikut:
Pemerintah menerbitkan obligasi ritel sebanyak 1 jt lembar dengan harga Rp 1 jt/lembar. Pada tanggal 2 Januari 2006 hasil penjualan bersih obligasi ini adalah sebesar Rp 1,1 T dan jatuh tempo pada 2 Januari 2011, metode amortisasinya garis lurus dan bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari dengan tingkat bunga per tahun 10%. Jurnalnya adalah sebagai berikut (di K/L)
2 Jan 2006 |
|
|
Hutang kepada KUN |
1,1 T |
|
Obligasi |
|
1T |
Premium Obligasi |
|
0,1 T |
1 Juli 2006 |
|
|
Beban Bunga |
50 M |
|
Piutang Kepada KUN |
|
50 M |
31 Desember 2006 |
|
|
Beban Bunga |
50 M |
|
Hutang Bunga |
|
50 M |
31 Desember 2006 |
|
|
Premium Obligasi |
20 M |
|
Beban Bunga |
|
20 M |
(untuk mencatat amortisasi premium sebesar 0,1 T/5tahun |
Dengan jurnal di atas maka nilai buku obligasi per 1 Januari 2007 adalah sebesar 1,08T. Apabila pada tanggal 1 Januari 2007 obligasi itu ditebus dengan harga 1,1T maka akan diakui kerugian dan jurnalnya adalah sbb (di K/L):
1 Januari 2007 |
|
|
Obligasi |
1 T |
|
Premium Obligasi |
0,8 T |
|
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang |
0,2 T |
|
Piutang dari KUN |
|
1,1 T |
restu said
pak Wayan
dengan terbitnya PP 71 2010, bagamana aplikasi full accrualsnya
mohon konfirmasinya
Hero said
Pak Wayan,
Nah sekarang yang menjadi permasalahan bagaimana penerapan full accrualnya bila dikombinasikan dalam pemakaian SP2D??
Karena jurnal akuntansi yang sudah saklek di Pemerintah Daerah bila ada sp2d, maka jurnal yang terbentuk adalah Belanja pada Kas. bagaimana bila beban listrik yang sudah ada tagihannya di akhir tahun tetapi belum dibayar menggunakan sp2d. bagaimana pengakuannya dan pembebanannya…..
Mohon balasannya Pak Wayan.
Salam….
risti said
Kenapa belanja modal oleh K/L diakui sebagai piutang dari KUN? apakah tidak ada pengakuan beban atas belanja modal tersebut oleh K/L maupun BUN? mohon konfirmasinya
I Wayan Agus Eka said
Mohon maaf Bu, kebetulan selama beberapa tahun terakhir saya tidak lagi berkecimpung di bidang akuntansi pemerintah, jadi sudah tidak update lagi dengan beberapa perkembangan terakhir. Sekali lagi mohon maaf.
Indah Shofiyah said
Reblogged this on indahshofiyah and commented:
great Notes!!!